Published
Usai sidang paripurna DPR, empat draf Undang-Undang Cipta Kerja muncul dalam waktu berdekatan. Menurut sejumlah akademisi, itu adalah indikasi undang-undang tidak sah.
Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati mengatakan, sejak awal penyusunan, UU Ciptaker menyalahi aturan.
“Naskah akademis dibuat bersamaan dengan penyusunan undang-undang, padahal dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyebutkan, naskah akademis itu adalah perumusan masalah yang tidak tergambarkan dalam RUU,” Kata Asfina.
Sementara, Pakar Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti menyebut Undang-Undang Cipta Kerja sudah kehilangan legitimasi.
“Dalam hukum tata negara (undang-undang yang) tidak sah, tidak otomatis batal tapi bisa diajukan ke MK (Mahkamah Konstitusi). Presiden yang baik harusnya merespon dan membatalkan, ini clear sekali setelah paripurna dan kemudian diubah-ubah. Jadi batalkan atau tunda sehingga dapat dibuat dengan cara yang demokratik,” jelas Bivitri.
Meski sejumlah elemen masyarakat mendesak pemerintah dan DPR untuk mengulang proses penyusunan undang-undang, Presiden Joko Widodo menegaskan para pihak yang tidak setuju dengan Undang-Undang Cipta Kerja bisa mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi.
============
Berlangganan channel ini di: https://bit.ly/2Mkg9hY
Instagram: https://www.instagram.com/bbcindonesia/
Twitter: https://twitter.com/BBCIndonesia
Facebook: https://www.facebook.com/BBCNewsIndonesia/
#bbcindonesia #OmnibusLaw #UUCiptaKerja #UUCiptaker
Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati mengatakan, sejak awal penyusunan, UU Ciptaker menyalahi aturan.
“Naskah akademis dibuat bersamaan dengan penyusunan undang-undang, padahal dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyebutkan, naskah akademis itu adalah perumusan masalah yang tidak tergambarkan dalam RUU,” Kata Asfina.
Sementara, Pakar Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti menyebut Undang-Undang Cipta Kerja sudah kehilangan legitimasi.
“Dalam hukum tata negara (undang-undang yang) tidak sah, tidak otomatis batal tapi bisa diajukan ke MK (Mahkamah Konstitusi). Presiden yang baik harusnya merespon dan membatalkan, ini clear sekali setelah paripurna dan kemudian diubah-ubah. Jadi batalkan atau tunda sehingga dapat dibuat dengan cara yang demokratik,” jelas Bivitri.
Meski sejumlah elemen masyarakat mendesak pemerintah dan DPR untuk mengulang proses penyusunan undang-undang, Presiden Joko Widodo menegaskan para pihak yang tidak setuju dengan Undang-Undang Cipta Kerja bisa mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi.
============
Berlangganan channel ini di: https://bit.ly/2Mkg9hY
Instagram: https://www.instagram.com/bbcindonesia/
Twitter: https://twitter.com/BBCIndonesia
Facebook: https://www.facebook.com/BBCNewsIndonesia/
#bbcindonesia #OmnibusLaw #UUCiptaKerja #UUCiptaker
- Category
- Berita - News
- Tags
- BBC Indonesia, bbcindonesia, berita terbaru
Sign in or sign up to post comments.
Be the first to comment
Up Next
Autoplay
-
14:24
Irmanputra Sidin: Tak Ada Undang-Undang yang Jelas Atur Prokes | REACTION tvOne ILC
-
01:08
PM persoal keperluan undang-undang kewarganegaraan India yang baru
-
03:38
MGNews: Berapa Banyak Undang-Undang Telah Dipinda Walhasil Rasuah Masih Membengkak - PM
-
01:59
Puan Sindir Halus: Undang-Undang Tak Boleh Jadi Alat Kekuasaan yang Rugikan Rakyat
-
01:13
MGNews: Lompat Parti Hak Masing-masing, Tiada Undang-undang Yang Melarang - Azam Baki
-
01:46
Kes Bella: TMJ gesa tambah baik undang-undang, audit pusat jagaan
-
13:01
Nurul Izzah: Jangan Hanya Melaksanakan Undang-Undang Kepada Orang Yang Kamu Benci
-
02:49
Akta MKN: 'Yang persoalkan akta itu tak faham peruntukan undang-undang'
-
06:43
MGNews: Takiyuddin Terkejut Rang Undang-Undang Biru Tidak Sama Dengan Taklimat Yang Diberikan KDN
-
03:57
Tian Chua: Undang-Undang Mana Yang Membenarkan U Ambil Barang-Barang Saya
-
00:52
Amalan hina Islam: Undang-undang masih banyak kelemahan - Hadi
-
01:36
Berdosa Sengaja Langgar Undang-Undang, Warga Asing Wajib Patuh Undang-Undang - Mufti #MGFlash
-
09:35
10 UNDANG-UNDANG PELIK YANG TAK MASUK AKAL DI DUNIA
-
02:24
MGNews : Undang-Undang Sedia Ada Belum Cukup Tegas Untuk Pemandu Yang Mengambil Dadah - Anthony
-
01:08
SAH! Perppu Cipta Kerja Resmi Jadi Undang-Undang
-
01:39
Ku Li: Tiada siapa yang boleh melebihi undang-undang
-
31:12
Video Penuh: Perlu ada undang-undang dakwa dan pecat PM, kata Yang Di Pertua Dewan Negara
-
01:57
'Tak ada undang-undang yang jadikan merokok jenayah'
-
05:02
NGO India Muslim serah memo bantah undang-undang warganegara baru
-
00:50
'Tiada siapa yang kebal dari undang-undang'
-
03:40
Latar belakang undang-undang mustahak untuk Pengerusi SPR baharu - Saifuddin
-
01:16
Kuatkuasa undang-undang di tempat kerja pembinaan
Loading...